Mengapa Hukum di Indonesia Tidak Seketat di Singapura dan Banyak yang Melanggarnya?

Hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di suatu negara. Namun, setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, tergantung pada sejarah, budaya, dan kebijakan pemerintahnya. Salah satu perbandingan yang sering dibahas adalah antara hukum di Indonesia dan Singapura. Singapura dikenal sebagai negara dengan sistem hukum yang sangat ketat, sementara di Indonesia, banyak pelanggaran hukum yang sering terjadi. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Berikut adalah beberapa alasan mengapa hukum di Indonesia tidak seketat di Singapura dan banyak yang melanggarnya, referensi hukum sosial: justicepartyct

1. Perbedaan Sistem Hukum

Salah satu faktor utama yang membedakan hukum di Indonesia dan Singapura adalah sistem hukumnya. Singapura mengadopsi sistem Common Law yang berasal dari Inggris, di mana preseden hukum (keputusan pengadilan sebelumnya) sangat berpengaruh dalam menentukan putusan kasus baru.

Di sisi lain, Indonesia menggunakan sistem Civil Law, yang lebih mengandalkan undang-undang tertulis daripada preseden. Sistem ini membuat hukum di Indonesia cenderung lebih birokratis dan terkadang mengalami tumpang tindih dalam regulasi.

Selain itu, Singapura memiliki regulasi yang jelas dan langsung, sementara di Indonesia, banyak peraturan yang masih memiliki celah interpretasi sehingga rawan disalahgunakan.

2. Penegakan Hukum yang Lemah

Salah satu perbedaan paling mencolok antara Indonesia dan Singapura adalah dalam hal penegakan hukum. Di Singapura, aturan sangat ketat dan pelanggaran kecil pun bisa dikenai sanksi berat. Misalnya, membuang sampah sembarangan atau merokok di tempat umum dapat dikenai denda yang tinggi.

Di Indonesia, meskipun aturan yang serupa ada, penerapannya sering kali tidak konsisten. Banyak pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi, terutama karena adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Aparat penegak hukum sering kali tidak bertindak tegas, terutama terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau pengaruh.

3. Budaya dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor budaya juga berperan besar dalam perbedaan penerapan hukum di kedua negara. Masyarakat Singapura dikenal memiliki disiplin tinggi dan patuh terhadap aturan karena telah dibentuk sejak dini melalui pendidikan dan lingkungan sosial.

Sebaliknya, di Indonesia, kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah. Banyak orang menganggap melanggar aturan sebagai hal yang biasa, terutama jika tidak ada konsekuensi yang tegas. Misalnya, banyak pengendara yang menerobos lampu merah karena menganggap tidak ada polisi yang berjaga.

Selain itu, budaya patronase dan nepotisme juga berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sering kali, orang yang memiliki relasi dengan pihak berwenang bisa lolos dari hukuman atau mendapatkan keringanan sanksi.

4. Korupsi dalam Sistem Hukum

Korupsi adalah salah satu masalah utama yang menyebabkan hukum di Indonesia tidak berjalan seketat di Singapura. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan bisa terbebas dari hukuman dengan menyuap aparat penegak hukum atau memanfaatkan celah hukum yang ada.

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Pemerintahannya menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan memberikan hukuman berat bagi pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi. Sementara itu, di Indonesia, meskipun ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi masih menjadi masalah besar yang menghambat efektivitas hukum.

5. Kebijakan Pemerintah dan Kepemimpinan

Pemerintah Singapura dikenal memiliki kebijakan yang tegas dalam menegakkan hukum. Mereka tidak ragu untuk menerapkan hukuman berat, bahkan terhadap warga negara asing yang melanggar aturan. Hukuman cambuk, denda tinggi, dan hukuman mati untuk kejahatan tertentu adalah contoh dari pendekatan tegas Singapura dalam penegakan hukum.

Di Indonesia, penerapan hukum sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan tekanan sosial. Terkadang, pemerintah tidak ingin memberlakukan aturan yang terlalu ketat karena khawatir akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat atau kelompok tertentu.

Selain itu, adanya reformasi hukum yang berjalan lambat membuat perubahan dalam sistem hukum Indonesia sulit untuk diterapkan secara menyeluruh. Banyak undang-undang yang sudah tidak relevan tetapi belum diperbarui, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

6. Ukuran Negara dan Keragaman Masyarakat

Singapura adalah negara kecil dengan populasi sekitar 5 juta jiwa, sehingga lebih mudah dalam mengelola dan menegakkan hukum. Pemerintah dapat mengawasi penduduknya dengan lebih efektif dan memastikan aturan diterapkan secara merata.

Sebaliknya, Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan lebih dari 270 juta penduduk yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan kebiasaan. Hal ini membuat penerapan hukum menjadi lebih kompleks. Banyak daerah yang memiliki adat dan aturan sendiri yang terkadang berbenturan dengan hukum nasional.

Kesimpulan

Hukum di Indonesia tidak seketat di Singapura karena beberapa faktor, termasuk perbedaan sistem hukum, lemahnya penegakan aturan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya tingkat korupsi, serta kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya tegas.

Singapura telah berhasil menanamkan budaya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan sejak dini, sementara di Indonesia, masih banyak celah dalam sistem hukum yang memungkinkan pelanggaran terjadi tanpa konsekuensi yang berat.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Indonesia perlu memperkuat sistem hukum, meningkatkan integritas aparat penegak hukum, serta menanamkan kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia bisa menuju sistem hukum yang lebih tegas dan efektif seperti yang diterapkan di Singapura.